Hukum Menambang Emas di Tanah Sendiri: Antara Hak Milik dan Izin Negara

Kediri Raya – Kasus viral dari Sukabumi, Jawa Barat, menarik perhatian publik. Seorang warga menggali emas di tanah miliknya sendiri, namun justru terancam pidana karena dianggap melakukan pertambangan tanpa izin (PETI). Banyak yang bertanya-tanya: “Apakah menambang di tanah sendiri juga bisa dipenjara?”

Dasar Hukum: Negara Menguasai Sumber Daya Alam

Dalam konstitusi Indonesia, terdapat prinsip penting yang menjadi dasar dari semua regulasi pertambangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Artinya, meskipun seseorang memiliki tanah secara pribadi, kandungan mineral di bawah permukaan tanah — termasuk emas, batu bara, atau nikel — tetap menjadi milik negara. Untuk memanfaatkannya, warga harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Peraturan yang Mengatur Tambang Emas

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Beberapa poin penting dari undang-undang tersebut adalah:

• Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
• IUP dan IPR hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan.
• Menambang tanpa izin resmi termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Apakah Boleh Menambang di Tanah Sendiri?

Boleh, asalkan memiliki izin resmi. Jika tidak, meskipun lokasinya di atas tanah milik pribadi, kegiatan itu tetap dikategorikan sebagai tambang ilegal. Karena dalam hukum, hak kepemilikan tanah hanya mencakup permukaan tanah, bukan kandungan mineral di bawahnya.

Pakar hukum sumber daya alam menjelaskan, perizinan ini penting untuk memastikan kegiatan tambang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik ekonomi antarwarga.

Kasus Sukabumi: Ketika Hukum Bertemu Realita

Kasus yang viral di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Sukabumi menjadi contoh nyata bagaimana hukum bisa bersinggungan dengan persepsi masyarakat. Warga menggali tanahnya sendiri dan menemukan butiran emas. Namun karena tidak mengantongi izin resmi, aparat menutup lokasi dan menjerat pelaku dengan pasal PETI.

Unggahan kasus ini di media sosial langsung menuai ribuan komentar. Banyak netizen menilai hukum terlalu berat untuk warga kecil yang sekadar menggali tanah sendiri.

“Lah, kok bisa? Tanah sendiri loh!” “Kalau emas di tanah sendiri aja gak boleh, berarti rakyat gak punya apa-apa?”

Namun sejumlah pengguna lain menilai aturan memang harus ditegakkan agar tidak ada kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang liar.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR): Solusi Legal bagi Warga

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kaya mineral, pemerintah sebenarnya membuka peluang legal melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR diberikan untuk usaha tambang berskala kecil, dengan ketentuan:

• Dilakukan oleh warga setempat secara perseorangan atau koperasi.
• Luas maksimal wilayah tambang 5 hektar.
• Tetap wajib mematuhi aturan keselamatan dan lingkungan.

Sayangnya, banyak warga belum mengetahui prosedur pengajuan IPR yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kesimpulan

Kasus tambang emas di tanah milik pribadi di Sukabumi menjadi pengingat penting bahwa hak atas tanah tidak otomatis mencakup hak atas sumber daya alam di bawahnya. Negara tetap menjadi pemegang otoritas penuh terhadap segala bentuk kegiatan pertambangan.

Solusinya bukan menambang sembunyi-sembunyi, tetapi mengajukan izin resmi agar aktivitas tambang bisa legal, aman, dan menguntungkan semua pihak.

---

Penulis: Redaksi Suara Warga Kediri
Label: Hukum, Tambang Emas, Berita Viral, Sukabumi, Minerba
Tagar: #TambangEmas #UUminerba #HukumPertambangan #Sukabumi #BeritaViral #SuaraWargaKediri #IndonesiaToday